Bupati Cirebon Apresiasi Saran dari DPRD untuk Roda Pemerintahan Lebih Baik

KAB. CIREBON - Bupati Cirebon, H. Imron, M.Ag menghadiri Rapat Paripurna dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon di Gedung DPRD setempat, Kamis (27/4/2023).

Rapat Paripurna tersebut beragendakan penyampaian rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Cirebon Tahun Anggaran 2022.

Baca juga: DPC Repdem Kab. Cirebon Ingatkan Bupati Terkait Mutasi Rotasi

Dalam sambutannya, Imron menyebutkan, pemerintah daerah sangat menghargai dan memaknai rekomendasi yang disampaikan DPRD sebagai wujud kepedulian dan kesungguhan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan di Kabupaten Cirebon.

Menurut Imron, segala bentuk saran hingga kritikan dari para anggota legislatif merupakan upaya perbaikan dan peningkatan efisiensi, efektifitas, produktifitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Baca juga: Pastikan Proyek Berjalan Lancar, Kalapas Terbuka Nusakambangan dampingi Karo BMN dan Sesditjen Kemenkumham RI tinjau Pembangunan Tiga Lapas Baru

“Anggota DPRD sudah bergerak sesuai fungsi pengawasan legislatif terhadap jalannya pemerintahan daerah. Kami terima dengan baik, poin-poin catatan strategis dari panitia khusus LKPJ merupakan bahan yang sangat berharga, yang akan ditindaklanjuti demi optimalisasi kinerja pemerintahan Kabupaten Cirebon kedepan, ” kata Imron.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, LKPJ yang disampaikan menjelaskan arah kebijakan umum pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah hingga urusan desentralisasi.

Baca juga: Agenda Studi Komparasi Kurang Berbobot, Wartawan Senior Kritik Kominfo

Imron menuturkan, pemerintah daerah punya kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi DPRD dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

“Kinerja pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam LKPJ, perlu disikapi dengan arif dan bijaksana. Sebab perlu kita ketahui bersama, dalam penyelenggaraan pemerintahan muncul berbagai kendala yang kami hadapi, ” ujar Imron.

Baca juga: Kepala Bakamla RI Courtessy Call ke Ketua 1 BPK RI

“Permasalahan yang kami hadapi, tidak semuanya berasal dari kelemahan internal institusi dan jajaran kami, namun banyak juga yang dipengaruhi faktor eksternal diluar kemampuan, jangkauan, kewenangan dan kemauan kami selaku pemerintah daerah, ” sambungnya.

Agus

Baca juga: Pokja Papua: Clean Governance Guna Pembangunan Papua Yang Bebas Korupsi